Info Sekseeh: ahok

Showing posts with label ahok. Show all posts

25 April 2016

Mungkin Amien Lupa Kata Ahok

tribunnews com

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut tidak pantas menjadi pemimpin Jakarta oleh politisi senior PAN Amien Rais.

Ahok menyatakan terima kritikan dari Amien. Tapi mantan Bupati Belitung Timur tersebut ingatkan Amien yang pernah memberikan pin tokoh reformasi kepadanya.

"Saya ingatkan Pak Amien Rais, 2006 akhir, waktu saya jadi Bupati, dia kasih penghargaan ke saya sebagai aktor demokrasi sesungguhnya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2016).

Memang, pada 2006, Ahok mendapat pin sebagai tokoh reformasi dari Forum Demokrasi.

Amien Rais yang memasangkan pin itu di kerah batik yang dikenakan Ahok.

Saat memberikan pin tersebut, Amien Rais sempat membisikkan kepada Ahok agar tetap memperjuangkan demokrasi di Indonesia.

"Dia kasih penghargaan, terus dia ngomong gini ke saya, 'saya titipkan perjuangan demokrasi reformasi Indonesia kepada kamu', saya dikasih pin, mungkin dia sudah tua jadi pikun kali," imbuh Ahok.

Sebelumnya, mantan Ketua MPR RI Amien Rais menilai Ahok sosok yang arogan.

Amien melihat Ahok sebagai sosok yang senang menantang berbagai pihak.

Bahkan, menurut Amien, Ahok terkesan meremehkan lembaga negara, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan terkait kasus RS Sumber Waras.

Amien menyatakan, Ahok tidak layak menjadi seorang pemimpin.

Sebab, menurut Amien, sikapnya kerap nyeleneh dan memicu timbulnya kontroversi.

"Ini bukan masalah SARA, tetapi dia memang tidak layak menjadi pimpinan. Jangankan presiden, gubernur saja bagi saya kurang pantas," kata Amien di Temanggung, Minggu (24/4/2016).

Menurut dia, tidak hanya sikap Ahok yang dinilai keras kepala.

Ahok, menurut Amien, adalah satu-satunya pemimpin yang merasa paling benar dan ingin memboyong kebenaran menurut kacamatanya sendiri.

"Kalau saya orang Jakarta, pasti akan turun gunung. Sayang, saya orang Yogyakarta," kata dia.

sumber : tribunnews.com

Hanya Bercanda, Tak ada Hubungan sama Yusril

10:31 No comments: ahok , berita , nasional

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama santai saat tahu salah satu anak buahnya, Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi tidak terima pada pernyataan dirinya. Menurutnya, klarifikasi Rustam menunjukkan ada indikasi permainan politik oleh mantan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat tersebut.

"Pak Rustam enggak ada masalah saya sudah ingetin, buat saya sederhana kok. Kalau mau curhat, politik enggak dukung saya enggak ada masalah. Yang penting kerjaan lu beres. Kalau kerjaan lu enggak beres lu bohongin terus itu yang masalah. Air laut enggak masuk dibilang masuk. Ya masalah. KBN banjir, kau bilang air laut masuk enggak masalah," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/4).

Mengenai tudingan Ahok yang menyebut Rustam anak buah Yusril, mantan Bupati Belitung timur itu mengaku pernyataannya itu hanya sebagai candaan semata.

"Saya bercanda kok di situ kok. Saya juga tahu dia tak ada hubungan sama Yusril, saya cuma ledekin dia. Kita lagi ngomong sama PU. Kalau orang ada main politik itu begitu. Dia lama main politik, jadi aktivis tersinggung dia. Padahal yang lain ngakak," ucapnya.

Ahok mengungkapkan, sikap Rustam memang tidak sejalan dengan cara kerja dirinya. Terlihat saat akan melakukan penertiban kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Bukan mengirimkan surat peringatan pertama, Rustam malah memilih mengirimkan surat sosialisasi kepada warga.

"Sejak kapan ada surat sosialisasi? Pelanggaran ya SP satu, dua, tiga. Terus yang Pasar Ikan dia juga menolak bongkar, alasannya itu tanah orang. Orang itu tanah Pasar Jaya 85 kios ditinggali orang kok dipakai buat tinggal ngotot dia," tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi tak terima akan tudingan Ahok tersebut. "Saya nyatakan bahwa tuduhan saya bersekutu dengan Pak Yusril adalah tidak benar," ujar Rustam melalui postingan di akun Facebook miliknya, Sabtu (23/4).

sumber : merdeka.com

Karung Pasir dan Ember Ditemukan Dalam Gorong Gorong

06:25 No comments: ahok , berita , nasional

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan, Sabtu (23/4/2016), mengatakan, petugasnya menemukan tumpukan karung pasir dan ember di gorong-gorong jalan protokol MH Thamrin.

Setumpukan besar karung pasir dan beberapa ember itu ditemukan petugasnya pada Minggu (17/4/2016) sore, tepatnya di gorong-gorong depan Bangkok Bank, jalan MH Thamrin.

Ketika itu, Jakarta tengah diguyur hujan deras. Teguh menyebutkan, keberadaan benda-benda itulah yang menyebabkan timbulnya genangan di jalan Thamrin.

"Saluran tersumbat karena ada 10 karung berisi pasir dan ember delapan buah," katanya kepada Kompas.com.

Teguh memastikan seluruh karung beserta ember itu kini sudah diangkat. Namun, ia tak mau berspekulasi mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap keberadaan benda-benda itu.

"Saya tidak tahu itu perbuatan siapa," ujar Teguh.

Tentang tumpukan karung berisi pasir di gorong-gorong jalan Thamrin pertama kali diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada saat rapat penanganan banjir di Balai Kota, Jumat (22/4/2016).

Ahok meyakini ada unsur kesengajaan dibalik keberadaan karung-karung itu.

"Gimana caranya delapan karung bisa masuk karena jatuh. Sama kayak perahu kano, gimana caranya masukin perahu segitu besar ke dalam," kata Ahok.

Atas dasar temuan-temuan itu, Ahok meminta agar ke depannya petugas Dinas Tata Air tidak segan menanyakan orang-orang yang kedapatan tengah melakukan kegiatan penggalian gorong-gorong.

Ahok curiga kegiatan penggalian yang kerap ditemukan bukan kegiatan resmi.

"Kalau melihat ada tukang gali kan dia pasti bilang 'Saya lagi gali kabel Pak'. Jangan percaya! tanya mana suratnya, dicek ke PU betul enggak," kata Ahok.

sumber : kompas.com

DPR Rapat Bahas Reklamasi Yang Tak Dihadiri Ahok

07:00 No comments: ahok , berita , DPR , nasional

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak menghadiri undangan rapat di DPR RI pada Rabu (20/4/2016) kemarin. Rapat sendiri membahas proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya mengenai keberadaan pulau N yang merupakan pulau reklamasi garapan PT Pelindo II.

Menurut Ahok (sapaan Basuki), tak hadirnya ia dalam rapat disebabkan ia tak mengerti masalah teknis yang kemungkinan akan dibahas. Hal itulah yang membuatnya mendelegasikan undangannya ke Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa.

"Kan sudah ngirim deputi. Saya kira kalau mau ngomongin IMB (izin mendirikan bangunan) pulau N, tanyanya ke saya juga enggak begitu ngerti," kata Ahok di Balai Kota, Rabu petang.

Tak hadirnya Ahok sempat membuat sejumlah anggota DPR kesal. Anggota Komisi VII Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Joko Purwanto, menganggap Pemerintah Provinsi DKI tak menghargai undangan DPR.

Dia bahkan sempat mengusir Oswar dalam rapat tersebut.

"Masa DKI yang hadir cuma deputi, (perwakilan Pemprov) DKI sebaiknya keluar saja," katanya.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat, Mat Nasir, mengatakan jika Ahok berhalangan hadir, Pemprov DKI setidaknya mengirimkan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

"Ini Djarot ke mana? Ahok ke mana? Ini DPR RI yang undang mereka, bukan camat, bukan lurah," kata dia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR sekaligus pimpinan rapat, Gus Irawan Pasaribu, membandingkan sikap Ahok dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang hadir dalam rapat.

Menurut anggota Fraksi Gerindra ini, Siti selalu kooperatif dan selalu memenuhi undangan Komisi VII DPR.

"Kami apresiasi Ibu Menteri," kata Gus Irawan.

Dia pun akhirnya menyudahi interupsi yang dilakukan para anggota pada awal rapat dan mempersilakan Menteri Siti untuk memberikan penjelasan terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Sementara itu, Oswar tetap duduk di tempatnya mendengarkan penjelasan Menteri Siti. Dalam rapat ini, juga hadir Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

sumber : kompas.com

Bekas Dirut Bank DKI Tersangka

19:00 No comments: ahok , berita , nasional

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak tahu kasus hukum yang baru saja menjerat bekas Direktur Utama Bank DKI tahun 2014, Eko Budiwiyono dan bekas Direktur Pemasaran Bank DKI tahun 2014, Mulyatno Wibowo.

Mulyanto dan Eko saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus pemberian kredit Bank DKI tahun 2013. Dalam kasus ini, keduanya diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp267 miliar.

"Saya nggak tahu, kamu tanya Kejaksaan saja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Kendati demikian, saat awal menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 silam, Ahok mengaku telah menaruh curiga pada sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Makanya waktu kita masuk sudah curiga, pengawasan itu nggak gampang, makanya kita ganti yang profesional (Dirut Bank DKI) sekarang," kata Ahok.

Itu sebabnya, mantan Bupati Belitung Timur ini menginginkan semua kegiatan di Pemerintah Provinsi DKI terbuka atau transparan dan bisa dilihat oleh masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah. Ahok juga menginginkan agar BUMD DKI dapat "go public".

"Kenapa kita ngotot pingin sekali "right issue", kalau dia (bank DKI) "go public" terus ada strategi partner yang hebat, bank dalam negeri atau luar negeri yang hebat punya saham maka itu akan terjadi pengawasan. Itu harapannya seperti itu," jelas Ahok.

Mulyanto dan Eko disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini berawal dari penyaluran dana kredit dari Bank DKI kepada PT. Likotama Harum dan PT. Mangkubuana Hutama Jaya sebagai pemenang tender proyek pada 2011-2014 sebesar Rp230 miliar.

Penyidik menilai telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit modal kerja saat PT. Likotama Harum mengajukan kredit karena belum terpenuhinya persyaratan atau tidak sesuai buku pedoman perusahaan, tetapi telah disetujui oleh dewan direksi Bank DKI sehingga kredit dicairkan.

sumber : suara.com

Bertepatan Dengan Hari Kartini Transjakarta Luncurkan Bus Khusus Wanita

17:15 No comments: ahok , berita , busway , nasional , transjakarta , veronica tan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan bus TransJakarta khusus wanita. Bus warna merah jambu itu dinilai sebagai bentuk apresiasi Pemerintah DKI pada wanita.

Istri Gubernur DKI Jakarta Veronica Tan mengatakan, peluncuran bus ini membuat penumpang wanita memiliki banyak pilihan dalam menggunakan angkutan umum.

“Hal ini merupakan bentuk keistimewaan yang diberikan Pemerintah kepada warganya. Perempuan di treat istimewa," kata Veronica, saat peluncuran bus TransJakarta khusus wanita, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2016).

Menurut Vero, jika wanita risih satu bus dengan lawan jenis, mereka bisa memilih bus khusus wanita ini. Vero berharap bus khusus wanita ini ditambah. Agar penumpang wanita TransJakarta tidak berdesak-desakan dalam bus khusus ini. "Saya tadi ngobrol, mungkin nunggunya lama karena unitnya sedikit," ujarnya.

Veronica juga memuji interior bus yang berbeda. Menurutnya, posisi duduk menghadap ke depan semakin nyaman, dibandingkan posisi kesamping. "Harusnya lebih nyaman seperti ini. Hadap-hadapan kan enggak enak," katanya.

Direktur Utama PT TransJakarta Budi Kaliwono mengatakan, rencananya ada 10 bus khusus wanita yang beroperasi di Jakarta. Namun, bus-bus itu akan dioperasikan secara bertahap.

“Baru dua bus yang bisa beroperasi di koridor 1 Blok M-Kota. Sudah bisa digunakan hari ini. Sisanya delapan bus lagi kita usahakan secepatnya menyusul," kata Budi.

Jam operasional bus khusus wanita sama dengan bus TransJakarta lain. Awak yang mengoperasikan bus ini diusahakan seluruhnya perempuan. PT TransJakarta memiliki 37 pengemudi perempuan dan ratusan petugas on board perempuan.

"Jadi wanita lebih banyak pilihan. Tujuannya memberi penumpang keamanan dan kesopanan, serta mengantisipasi segala hal yang mengarah ke sana (kriminalitas dan pelecehan seksual)," ujar Budi.

Alasan pemilihan koridor I karena seluruh koridor transjakarta mengarah ke koridor I sebagai koridor utama. "Setelah diresmikan, dua bus ini langsung beroperasi. (Sebanyak) 40 persen penumpang adalah perempuan, tapi saya belum hitung akurat," kata Budi.

Bus gandeng yang diluncurkan itu didominasi warna pink dan putih. Pada sisi jendela salah satu bus itu tertera tulisan Habis Gelap, Terbitlah Terang. Sementara pada bus yang lain tertera tulisan These Girls Are Smart.

Sepuluh bus nantinya dibuat dengan model articulated bus (gandeng). Bus menerapkan tempat duduk menghadap ke depan. Bus ini mampu membawa 118 penumpang. Dengan rincian, sebanyak 38 penumpang duduk dan 80 penumpang berdiri.

sumber : metrotvnews.com dan liputan6.com

Bertemu Dengan Aguan, Prasetio Bantah Bahas Reklamasi

09:57 No comments: ahok , berita , nasional , prasetio , reklamasi

merdeka com

Berawal dari tangkap tangan tersebut, KPK terus melakukan pengembangan. Belakangan bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan juga ikut dicegah.

Agung Sedayu termasuk dari sembilan pengembang yang melakukan reklamasi di Teluk Jakarta. Bahkan disebut-sebut pula, Agung Sedayu yang paling keberatan dengan tambahan kontribusi 15 persen itu.

Tak hanya itu, Aguan belakangan diketahui punya hubungan dekat dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan sejumlah anggota DPRD DKI. Bahkan sebelum kasus ini tercium KPK, pimpinan dan sejumlah anggota DPRD DKI ternyata pernah bertemu Aguan.

"Awal Desember (Aguan) memanggil Prasetyo, Mohamad Taufik, Ongen Sangaji, Selamat Nurdin," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/4).

Ucapan Ahok kala itu diamini Irsan Gusfrianto, pengacara Sanusi. Pertemuan pimpinan DPRD DKI dengan Aguan dilakukan di kawasan Boulevard Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Pernyataan Ahok tersebut membuat mereka yang namanya disebut buru-buru mengklarifikasi. Pertemuan itu tak sedikit pun membahas soal proyek reklamasi apalagi untuk mempengaruhi pembahasan raperda tentang Zonasi dan raperda Tata Ruang Strategi Teluk Jakarta.

Pras, sapaan Prasetio, menyebut pertemuan tersebut tidak ada maksud selain melakukan silaturahmi. Sebab sebagai orang yang pernah bekerja dengan Aguan, dia mengaku sudah cukup lama tidak menyambangi Aguan.

"Jadi gini waktu itu saya lupa kapan. Jadi tuh kan saya sama Pak Aguan pernah jadi anak buahnya. Pernah kerja di salah satu perusahaannya. Saya ini kan istilahnya bisa sampai kayak gini kan salah satunya kan dukungan dari dia. Setelah jadi Ketua DPRD, saya enggak pernah silahturahmi. Secara pribadi saya datang ke sana lah," jelasnya saat dihubungi, Jakarta, Rabu (20/4).

Karena tidak ada niat lain, Prasetio akhirnya mengajak beberapa anggota dewan lainnya untuk dikenalkan.

"Kami silahturahim saja lah. Ajak Ongen dan Selamat Nurdin ketemu, sama Pak Taufik. Kan mereka enggak kenal sebelumnya. Di rumahnya (Aguan) hari Minggu," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Saat itu, dia berdalih tak mengikuti pertemuan sampai selesai. Usai makan dia keluar untuk merokok kemudian pulang karena kebetulan Aguan kedatangan tamu.

"Enggak ada yang diomongin. Ngomong biasa aja becanda aja. Enggak ada yang spesifik soal raperda. Cuma saya kenalin aja. Habis makan empek-empek kita pulang. Enggak tahu kalau Sanusi dan yang lain. Karena banyak orang di sana," dalihnya.

Senada dengan Prasetio, kubu Sanusi juga membantah pertemuan itu membahas soal reklamasi. Dia menyebut pertemuan itu hanya silaturahmi dalam rangka imlek.

"Pertemuan itu memang ada tapi sama sekali tidak membahas soal raperda," ujar Krisna, pengacara lainnya saat mendampingi Sanusi saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/4).

Pengakuan Krishna agak berbeda dengan kuasa hukum Sanusi lainnya, Irsan Gusfrianto. Irsan mengatakan kliennya diajak oleh Mohamad Taufik, ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) sekaligus wakil ketua DPRD DKI Jakarta. "Bang Uci (Mohamad Sanusi) itu diajak kakaknya," kata Irsan di Gedung KPK, Senin (18/4).

Irsan melanjutkan pertemuan di kediaman Aguan itu membahas kontribusi kewajiban tambahan pengembang kepada pemprov DKI Jakarta. Sanusi menjelaskan pembahasan raperda biasanya selesai 1,5 bulan. Menurut Sanusi, alotnya persentase kewajiban pengembang kepada Pemprov DKI bisa diatur dalam pergub.

"Setelah itu bang Uci pergi ke ruang tengah tidak ikut pembahasan lainnya," ucapnya.

Taufik, Ongen dan Selamat Nurdin belum pernah bicara banyak soal pertemuan itu. Hanya saja kabar menyebut, Selamat Nurdin yang juga anggota dari Fraksi PKS itu membenarkan pertemuan tapi tak membahas reklamasi.

Terpisah, Ahok, sapaan Gubernur Basuki, berdalih meski tahu ada pertemuan tapi dirinya tak paham apa yang dibahas. Namun dia yakin pertemuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aguan membahas rancangan aturan pulau reklamasi pada awal Desember 2015.

sumber : merdeka.com

Ahok Merasa Dipersulit

21:11 No comments: ahok , berita , nasional

Komisi Pemilihan Umum tengah merancang syarat baru untuk calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Bila jadi disahkan oleh KPU, syarat tersebut mewajibkan bakal pasangan calon harus memenuhi persyaratan dengan menambahkan materai di setiap lembar dukungan.

Usulan syarat itu, jika disahkan menjadi peraturan, tentu akan mempersulit Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang telah memutuskan maju sebagai calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017.

Bila materai yang dipersyaratkan adalah materai dengan nominal Rp6.000 , maka jumlah uang yang harus dikeluarkan Ahok - sapaan akrab Basuki - dengan pasangan calon wakilnya, Heru Budi Hartono, minimal Rp6.000.000.000.

Uang sebesar itu dibutuhkan untuk membeli materai yang jumlahnya 1.000.000 lembar, sesuai target pengumpulan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI oleh Teman Ahok, sebanyak 1.000.000 lembar.

"Duit dari mana kita?," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 20 April 2016.

Ahok mengatakan, ia sebenarnya tidak mempermasalahkan adanya ajuan perubahan aturan. Ia akan berusaha mengumpulkan uang secukupnya jika aturan memang mempersyaratkan setiap surat pernyataan dukungan disertai materai.

"KTP yang udah terkumpul berapa, saya kumpulin juga (uang untuk membeli materai)," ujar Ahok.

Hanya, Ahok mengatakan, jika wacana perubahan aturan yang baru muncul menjelang waktu pengumpulan persyaratan pasangan calon perseorangan ke KPUD itu pada akhirnya memang membatalkan niatannya untuk maju, maka ia akan pasrah.

Ia akan menggunakan periode jabatannya hingga bulan Oktober 2017 untuk sebaik-baiknya membangun Jakarta.

"Kalau saya dibilang tidak bisa ikut karena formulir dukungan untuk saya tidak bermaterai, ya sudah, saya enggak usah ikut. Mereka semuanya memang maunya saya enggak jadi gubernur lagi kan?," ujar Ahok.

sumber : viva.co.id

PPSU Tetap Diperlukan ujar Djarot

07:15 No comments: ahok , berita , djarot saiful hidayat , nasional , PPSU

kompas com

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan tidak ada perbedaan pandangan antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait keberadaan pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).

"Aku bilang itu (PPSU) tetap diperlukan tetapi masyarakat jangan cuek, membantu (PPSU) dong," kata Djarot di Balai Kota, Senin (18/4/2016).

Menurut dia, jika warga dan PPSU bekerja bersama, masalah lingkungan cepat teratasi. Djarot menampik bahwa dirinya tidak setuju PPSU.

"Saya setuju dengan PPSU karena itu dibutuhkan. Tetapi masyarakat harus membantu, jangan semua diserahkan ke PPSU. Terutama (kebersihan) di depan rumah sendirilah. Kan masih banyak (keadaan lingkungan) yang melihat, begitu saya pikir," kata Djarot.

Pernyataan Djarot itu agak berbeda dengan pernyataannya tiga hari lalu. Menurut Djarot, pasukan oranye itu bisa mematikan budaya kerja bakti yang ada di warga.

Ia mengatakan, keberadaan PPSU dapat membuat warga menjadi manja. "Budaya kerja bakti jangan sampai hilang. Hati-hati, PPSU tuh bisa mematikan gotong royong lho," kata Djarot, saat itu.

Ahok sebelumnya mengukuhkan 33.099 PPSU pada Agustus 2015 lalu. Mereka ditugasi secara khusus untuk mewujudkan Kota Jakarta yang modern dan tertata rapi. PPSU ditempatkan di tiap kelurahan di Jakarta.

Ahok menugaskan PPSU untuk mewujudkan Jakarta bersih dan tidak ada puntung rokok yang berserakan. Mereka juga bertugas menimalisasi genangan ketika hujan turun.

PPSU ini memperoleh gaji sebesar upah minimum provinsi, yaitu Rp 3,1 juta per bulan. Mereka juga mendapat fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

sumber : kompas.com

Ahok Penakut, Cuma Omong Doang

17:29 No comments: ahok , berita , desmond j mahesa , nasional

Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR sudah berencana memanggil semua mitra kerjanya ke DPR, termasuk mengenai kasus RS Sumber Waras. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok, belum tentu diundang karena dianggap penakut.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa, terkait pemintaan data audit pembelian lahan RS Sumber Waras ke BPK.

Politikus Gerindra itu teringat pengalaman mengundang Ahok datang ke DPR terkait MRT, reklamasi maupun rumah tahanan Pondok Bambu. Ahok yang diundang saat itu, akhirnya hanya mengirim utusan saja.

"Sudah pernah dipanggil tidak datang. Tahun lalu yang datang Sekda-nya. (Ahok) bukan orang gentleman. Antara omongan dan perbuatan nggak sama. Jadi belum tentu manggil karena punya pengalaman itu. Ahok penakut, ngomong doang," cibir Desmond di gedung DPR Jakarta, Selasa (19/4).

Terkait kasus RS Sumber Waras, kata Desmond, data dari BPK akan menjadi dasar bagi panja melakukan rapat dengan KPK. Mengingat ada perbedaan pendapat, di mana BPK menyatakan ada penyimpangan sementara KPK tidak.

"Kalau penyimpangan ada berarti ada unsur korupsi. Jadi kami akan panggil semua. Berkaitan dengan banyak hal," pungkasnya.

sumber : jpnn.com

Mengejutkan Nasib Warga Yang Digusur Ahok Dari Pasar Ikan Ke Rusun

09:28 12 comments: ahok , berita , nasional , pasar ikan , penggusuran , rawa bebek , rusun

Polemik penggusuran warga Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara menarik minat khalayak.

Satu di antaranya seorang netizen yang ingin membuktikan langsung sejauh mana ucapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berjanji berikan lokasi yang memadai.

Apakah janji tersebut ditepati, jangan-jangan hanya isapan jempol belaka.

Akun Facebook Renny Fernandez mengunggah kisah-kisah, foto maupun videonya, Senin (18/4/2016).

Bak jurnalis ia yang berniat membuktikan kondisi Rusun Rawa Bebek membuat tercengang banyak orang.

Baru 7 jam diposting sudah ada 7,212 shares.

Dalam dua video tersebut dua warga mengaku hunian nyaman bahkan seorang ibu mengaku saat menghuni Pasar Ikan anaknya tiga kali kecebur di kali (sungai), sementara saat di Rusun Rawa Bebek fasilitas lengkap dan nyaman.

Melalui foto-foto Renny menunjukkan berbagai fasilitas mulai dari ruangan untuk warga, kamar mandi, lift, fasilitas pembuangan sampah, pengolahan limbah hingga daya listrik.

Berikut kisah dan foto yang diambil dari FB Renny Fernandez.

Mungkin sudah banyak beredar chirpstory dr twitter tentang 'kepo' saya terhadap rusun Rawa Bebek, rusun yg dijadikan relokasi utk warga Pasar Ikan, sabtu (16 april 2016) lalu.

Tapi di FB ini saya mau cerita lebih detail ttg Rusun Rawa Bebek. Saya cukup terkejut dgn fasilitas2 rusun yg sangat baik.

Saya juga sempet memvideokan pendapat2 warga yg sudah mulai menghuni Rusun tersebut. Kunjungan ini tidak saya rencanakan.

Polemik media membuat saya berinisiatif utk datang dan mencek langsung kondisi pemukiman ini.

Beruntung petugas keamanan baik dan mau mengantar saya hari itu.

Mari kita sama2 telusuri.. Dan btw, Feel free to share ya! smile emoticon

FACEBOOK RENNY FERNANDEZ - Sebelum menjelajahi rusun Rawa Bebek, saya berfoto di depan gerbangnya.

FACEBOOK RENNY FERNANDEZ - Salah satu gedung bangunan rusun Rawa Bebek. Masing-masing gedung terdiri dari 6 lantai. Rusun Dalam kondisi bersih, ada taman dan rumput yg mulai tumbuh. Di depan saya, melintas 2 orang anak kecil sedang bersepeda.

FACEBOOK RENNY FERNANDEZ - Saya ditemani oleh penjaga rusun, yang dengan senang hati mau mengantar saya hari ini menjelajah rusun. "Saya mau tau semua ya pak.." Minta saya kepada si bapak petugas. Pertama yg saya minta ke beliau, diantarkan ke toilet umum. Agak terkejut, karena ekspektasi toilet umum di benak saya jauh dari yg saya lihat. Kloset duduk, lengkap dengan sabun tangan dma tissue gulung tersedia disana.

FACEBOOK RENNY FERNANDEZ - Saya tidak menyangka, kalau rusun Rawa Bebek dilengkapi oleh lift. Lift dalam keadaan nyala, bersih, dan bukan sekedar pajangan.

FACEBOOK RENNY FERNANDEZ - Berikut adalah lorong dari Rusun Rawa Bebek. Lorong nampak bersih, tiap suduh saya lihat dilengkapi oleh alarm kebakaran.

FACEBOOK RENNY FERNANDEZ - Ini adalah kamar Rusun Rawa Bebek. Selain kamar, pemerintah sudah melengkapi kamar dengan lemari, kasur dan tempat tidur. Saya cek kamar mandi, terdapat kloset duduk dan shower untuk mandi.

FACEBOOK RENNY FERNANDEZ - Saya memilih turun lewat tangga. Dan tertarik oleh pintu-pintu kecil mirip jendela yg ada di tiap tangga. Saya bertanya kepada petugas yg mengantar saya, "ini pintu apa pak?" Si bapak menjelaskan kalau pintu tersebut adalah pintu utk mempermudah warga membuang sampah. Sampah yg sudah ditaro di trash bag bisa lgsg di buang melalu pintu tsb, maka sampah siap meluncur dr lantai 6 hingga bawah. Jadi utk membuang sampah warga tidak perlu berlelah2 turun kebawah.

FACEBOOK RENNY FERNANDEZ - Tempat saya berdiri adalah instalasi pembuangan limbah. Limbah dr saluran air tiap rusun diolah di sini. Oleh petugas saya sempat dijelaskan bagaimana proses pengolahannya, namun saya lupa.. Mohon maaf.

FACEBOOK RENNY FERNANDEZ - Kalau ini, adalah gardu listrik berdaya 630KVA yang siap menerangi setiap unit rusun. Cukup senang dgn design gardu yg tetap dipikirkan supaya terlihat cantik.

FACEBOOK RENNY FERNANDEZ - Berjalan kebagian belakang rusun, ada warung-warung tempat jualan. Saya menghampiri dua ibu penjual yg sblm nya tinggal di daerah Pasar Ikan, sejak pindah mereka pun mulai berjualan. Pemerintah memberikan etalase gratis, dan harga sewa yg cukup terjangkau, sebesar 40rb rupiah untuk tiap 'lapak' nya. Saya sempet bertanya, nyaman mana tinggal di pasar ikan atau di rusun Rawa Bebek ini, mereka berdua sepakat menjawab: "nyaman di sini mbaa.."

FACEBOOK RENNY FERNANDEZ - Untuk alat transportasi, pemprov juga menyediakan bus tans jakarta, yang sudah terschedule dgn rapi untuk keberangkatan dan kedatangannya. Hanya masukan beberapa warga, kalau feeder trans Jakarta bisa ditambah lagi jam nya oleh pemerintah. Semoga bisa yaa..

Ini kata Mba Suprapti warga pasar Ikan yg direlokasi ke rusun Rawa Bebek..

FACEBOOK RENNY FERNANDEZ - Demikian hasil 'kepo' saya. Harapan saya semoga rusun tetap terpelihara dengan baik, warga semakin nyaman dan kehidupan anak-anak akan menjadi lebih baik juga. Buat teman2 yg mau cek langsung silahkan saja, rusun rawa Bebek ada di : Jln. Inspeksi Kanal Timur, Cakung - Jakarta Timur

sumber : tribunnews.com/FB RENNY FERNANDEZ

Imam Si Penantang Ahok Tak Dibela BPK

06:51 No comments: ahok , berita , bpk , nasional

Imam Supriadi yang menantang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melalui akun Facebook-nya menjadi serba salah. BPK sebagai lembaga yang dibelanya tidak memberikan pembelaan.

Imam menceritakan awal mula mengapa dia mengajak Basuki alias Ahok untuk berduel. Dia mengaku tidak terima Ketua BPK Harry Azhar Aziz diserang oleh Ahok soal audit pembelian lahan RS Sumber Waras dan "Panama Papers".

"Saya dengar Ahok menyerang, saya langsung buat video itu. Tapi, kok enggak didukung sama yang di BPK. Kok omongan dia malah begitu. Ini salah jadi benar, yang benar jadi salah," kata Imam seperti dikutipTribun Jakarta, Senin (18/4/2016).

Oleh Kepala Biro Humas dan KSI BPK Yudi Ramdan Budiman, Imam Supriadi disebut bukan auditor BPK, melainkan staf Biro SDM BPK.

"Dia bukan auditor, melainkan staf Biro SDM BPK, dan pernyataannya bukan representatif dari BPK," kata Yudi di Gedung BPK, Jumat (15/4/2016).

Menurut Imam, dia seperti terkena musibah bertubi-tubi, diserang dari sana-sini.

"Jadi, istilahnya saya ini sudah dicubit pipi kanan dan pipi kiri, ditambah lagi ditoyor kepalanya. Tapi, saya tidak takut akan nasib dan karier saya," ucapnya.

Imam mengaku bahwa dirinya tetap sebagai auditor BPK. Sebab, meski dipindahkan ke bagian staf, dia belum mendapatkan surat keterangan yang menyatakan dirinya bukan lagi auditor. Hal itu pula yang membuatnya malas masuk kerja.

sumber : kompas.com

Warga Pasar Ikan Jika Punya Sertifikat Akan Diganti Rugi Oleh Ahok

20:27 No comments: ahok , berita , luar batang , nasional , penggusuran

merdeka com

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, akan mengganti rugi seluruh kerugian penggusuran yang dialami warga Pasar Ikan dan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Syaratnya, mereka harus bisa membuktikan jika tanah yang digusur tersebut memang milik mereka.

"Kalau ada (sertifikat) ajuin aja ke kami. Kalau ada sertifikat kami ganti," tegasnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (18/4).

Namun, dia meyakini jika sertifikat di kawasan tersebut adalah milik salah satu Badan Usaha Milik Daerah, PD Pasar Jaya. Walaupun begitu, mantan Bupati Belitung Timur ini mempersilakan warga yang merasa memiliki sertifikat untuk menunjukkan kepadanya.

Ahok mengaku telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi kebenaran sertifikat tersebut. Jika ternyata sertifikat tersebut palsu atau bermasalah maka janji memberikan uang ganti rugi akan melayang.

"Kita akan tanya dapat sertifikat dari mana? Kalau memang benar kami akan bayar kan ada Pergub," tutur Ahok.

Sebelumnya, salah satu Warga Kampung Akuarium RT 12 RW 04, Penjaringan, Jakarta Utara, Upi Yanita mengatakan, sebagian warga berhak atas tanah mereka. Karena sudah berpuluh tahun mereka menempati tempat tersebut dan rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Kami akan terus berjuang sampai dapat kompensasi," tutupnya.

sumber : merdeka.com

Penyerahan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Dihadiri Ahok

21:37 No comments: ahok , berita , BPJS Ketenagakerjaan , gojek , nasional

Kompas.com

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dielu-elukan oleh ribuan pengemudi Go-Jek di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Minggu (17/4/2016) pagi.

Ahok baru saja menghadiri acara penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pengemudi Go-Jek saat itu.

Ahok memuji adanya program BPJS Ketenagakerjaan untuk para pengemudi. Setelah memuji, Ahok tiba-tiba memberi kabar buruk untuk para pengemudi Go-Jek di akhir sambutannya.

"Oh iya, terakhir nih, (pengemudi) Go-Jek pasti marah kalau dengar ini," ujar Ahok di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Minggu (17/4/2016).

Ahok pun menyampaikan bahwa dia akan memperpanjang jalur pembatasan sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman sampai Jalan M.H Thamrin. Mendengar hal itu, pengemudi Go-Jek langsung mengeluh pasrah.

"Yaaaaah," ujar mereka.

"Nanti kalau mau antar ke gedung-gedung bisa lewat belakang. Tapi seluruh gedung di Jakarta harus dibongkar dulu pagar belakangnya," ujar Ahok.

Ahok mengatakan dia sedang mencari cara agar gedung-gedung yang berada di jalan protokol bisa menyediakan akses gedung melalui jalur belakang. Sehingga, pengemudi Go-Jek bisa mengantar penumpang melalui akses itu.

Dia pun memilih untuk memberi tahu kabar buruk itu kepada pengemudi Go-Jek mulai dari sekarang. Sebab, dia tidak ingin nantinya dia dikira membohongi mereka setelah Ahok terpilih menjadi gubernur lagi.

"Saya bilang dulu sekarang, nanti kalau saya terpilih lagi lalu saya batasi jalannya, saya dibilang bohongi saudara. Saya enggak mau. Kalau enggak suka jalan protokol dibatasi, cari saja cagub yang mau kasih motor lewat sana," ujar Ahok.

Mendengar ucapan Ahok, pengemudi Go-Jek bukannya bersedih. Mereka malah tertawa dan bertepuk tangan mendengar Ahok. Tidak terlihat wajah keberatan dari mereka.

sumber : kompas.com

Tidak Benar Jokowi Lindungi Ahok dalam Kasus Sumber Waras Tegas Luhut

19:17 No comments: ahok , berita , jokowi , luhut , nasional

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Fadli Zon menyebutkan, ada rumor Presiden Joko Widodo melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras.

"Saya kira enggak ada begitu. Enggak ada," ujar Luhut di Kompleks Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (17/4/2016) pagi.

Luhut meminta semua pihak tetap berpegang teguh pada keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang menyelidiki perkara tersebut.

Luhut juga meminta publik tak terlalu heboh dalam menanggapi pernyataan Fadli tersebut.

"Biarkan hukum yang bicara. Kita enggak usah terlalu heboh-lah," ujar Luhut.

Soal pertemuan Jokowi dan Ahok di Istana, beberapa waktu lalu, Luhut mengaku tidak bisa memberikan komentar.

Sebab, saat Jokowi dan Ahok bertemu, Luhut sedang melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dan baru pulang pada Sabtu (16/4/2016) kemarin.

Pernyataan Fadli Zon tentang adanya rumor Presiden Jokowi melindungi Ahok dalam perkara pembelian lahan milik RS Sumber Waras diucapkan kemarin.

sumber : kompas.com

Fakta Fakta Pembelian Lahan RS Sumber Waras Menurut Pengelola

18:53 No comments: ahok , berita , bpk , nasional , sumber waras

Pengelola RS Sumber Waras mengungkap fakta-fakta terkait jual beli tanah antara pihak yayasan dengan Pemprov DKI Jakarta yang kini berpolemik. Hasilnya, ada beberapa hal yang bertentangan dengan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara menjelaskan, alamat RS Sumber Waras sesuai sertifikat tanah yang dimiliki yayasan adalah Jalan Kyai Tapa. Hal ini berbeda dengan yang ada di audit BPK yakni berada di Jalan Tomang Utara.

"Sertifikat atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang berkedudukan di Jakarta. Luasnya 36.410 m2, statusnya hak guna bangunan. Alamatnya di Jalan Kyai Tapa," kata Abraham di Ruang Pertemuan RS Sumber Waras, Jl Kyai Tapa, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016).

"Enggak ada alamat lain," tegasnya.

BPK mengacu kepada alamat di Jalan Tomang Utara, menyatakan nilai jual objek pajak (NJOP) untuk RS Sumber Waras yang akan dibeli Pemprov adalah Rp 7 juta per meter persegi. Sedangkan pihak pengurus rumah sakit mengacu pada alamat di Jalan Kyai Tapa, harga tanah sesuai NJOP adalah Rp 20,755 juta. Harga tersebut menganut pada PBB tahun 2014.

"Tanggal 17 Desember 2014 terjadi penandatanganan akte pelepasan hak dari RS Sumber Waras ke Pemprov DKI," ujar Abraham.

"Dalam berita penjualan tersebut, harga tanah yang kita tawarkan waktu itu pertama harga sesuai NJOP, kedua, bangunan Rp 25 miliar. Di situ terjadi negosiasi harga. Bangunan akhirnya tidak dibayar. NJOP-nya adalah waktu menganut pada PBB 2014," jelasnya.

Sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki RS Sumber Waras tertanggal 27 Mei 1998. Tanah bangunan yang dijual tersebut berada di sisi barat RS Sumber Waras.

Pengelola RS Sumber Waras membeberkan sejumlah fakta dan kronologi jual beli lahan 36 m2 senilai Rp 755 miliar dengan Pemprov DKI Jakarta. Ditanya kenapa fakta-fakta yang ada berbeda dengan audit BPK, pengelola enggan berkomentar.

"Saya enggak ngerti tanya ke BPK deh, saya enggak ngerti. Saya no comment lah itu," kata Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara saat menggelar jumpa pers di Ruang Pertemuan RS Sumber Waras, Jl Kyai Tapa, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016).

Beberapa fakta yang dikemukakan pengelola dan berbeda dengan hasil audit BPK di antaranya terkait alamat rumah sakit dan nilai jual objek pajak (NJOP) yang dipakai saat jual beli.

BPK menyatakan RS Sumber Waras beralamat di Jalan Tomang Utara, sedangkan berdasarkan akta tanah yang dimiliki pengelola, rumah sakit beralamat di Jalan Kyai Tapa. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga menyatakan rumah sakit beralamat di Jalan Kyai Tapa.

Hal lainnya, BPK menyatakan transaksi jual beli dilakukan dengan mengacu pada NJOP tahun 2013 di Jalan Tomang Utara senilai Rp 7 juta per m2. Padahal, menurut pengelola, transaksi dilakukan dengan mengacu pada NJOP 2014 di Jalan Kyai Tapa senilai Rp 20,755 juta per meter persegi.

"Harga tanah yang ditawarkan waktu itu, pertama sesuai NJOP tahun 2014, kedua, bangunan senilai Rp 25 miliar, namun akhirnya dinego dan bangunan tidak usah dibayar," jelas Abraham.

Abraham menambahkan, tahun 2014 warga rumah sakit sempat panik ketika mendapat kabar rumah sakit telah dijual. Padahal waktu itu pengelola masih melakukan negosiasi dengan pihak PT Ciputra Karya Utama (CKU) sebelum akhirnya disepakati untuk dijual ke pemda.

"Waktu itu mereka panik, rumah sakit mau dijual enggak diberi tahu. Suplier-suplier nanti itu nasibnya gimana. Makanya kita datang ke Pemprov DKI," tutur Abraham.

Ditanya apakah jual beli tersebut merugikan negara, Abraham menjawab semua sudah sesuai aturan. Di mana pembayaran dilakukan dengan metode transfer melalui rekening Bank DKI milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

"Pendapat saya begini, tanah yang kita jual ke DKI itu sesuai NJOP 2014. Di dalam penawaran kita disebutkan bahwa tanah sesuai NJOP dan bangunan Rp 25 miliar dinego," jawab Abraham.

"Penawaran kita itu sebenarnya Rp 755 miliar ditambah Rp 25 miliar. Tetapi setelah dinego Rp 25 miliar itu dihilangkan," imbuhnya.

KTP Saya Sudah Terdaftar KTP Ahok Kata Ivan Gunawan

10:14 No comments: ahok , berita , ivan gunawan , nasional

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendapatkan dukungan penuh dari artis Ivan Gunawan. Bahkan dirinya tidak akan ragu-ragu memilih mantan Bupati Belitung Timur itu dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.

"Pilkada DKI ya udah harusnya pilih Pak Ahok. Saya udah terdaftar KTP Ahok," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/4).

Ivan mengungkapkan, dukungannya kepada Ahok bukan tanpa alasan. Sebagai orang yang bekerja di bidang kreatif, dia selalu selalu melakukan hal masuk akal. Hal itulah yang dilihat dari sosok Ahok.

"Aku lihat Pak Ahok kerjanya masuk akal sih," cetusnya.

Ivan menambahkan, Ahok merupakan sosok dengan kepedulian tinggi, terutama untuk perubahan Jakarta. Terlihat dengan kerja keras Ahok selama menggantikan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau dilihat dari yang udah-udah, Jakarta kan gitu-gitu saja. Tapi semenjak Ahok, kece deh. Apalagi hari ini aku foto sama Ahok. Jadi aku semakin cinta sama Ahok," tutupnya.

sumber : merdeka.com

Audit BPK dan Kesaksian Ahok Akan Dibandingkan KPK

07:20 No comments: ahok , berita , bpk , kpk , nasional , sumber waras

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif mengatakan mereka masih memeriksa hasil audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok.

"Kami mengecek kualitas auditnya, dibandingkan dengan keterangan (Ahok) itu, hasilnya nanti diumumkan kalau sudah selesai," ujar Laode di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 15 April 2016.

Hasil pemeriksaan audit BPK dan keterangan Ahok yang datang ke KPK Selasa lalu, tutur Laode, akan dibandingkan juga dengan poin yang didapat dari penyelidikan KPK sendiri.

Menurut Laode, KPK belum berencana memanggil petugas BPK terkait dugaan korupsi pembelian lahan ini. "Belum sekarang, tapi nanti kalau memang butuh ya kami panggil," ujarnya.

Dia belum memberi keterangan lebih pada wartawan, karena masih menunggu laporan perkembangan dari penyidik KPK. "Hasil pemeriksaannya kan dilihat dulu, ini ada pidana korupsinya atau tidak," ujar Laode.

Serupa dengan Laode, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan KPK tak sembarangan mengusut kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurutnya KPK hanya fokus di urusan korupsi, bukan yang lain.

“Kalau nggak korupsi gimana kami mau masuk? Jadi kalau nggak ada korupsinya jangan didesak-desak,” ujar Saut di Jakarta, Kamis, 14 April 2016.

Saut menuturkan bahwa KPK masih harus memahami seluruh proses itu dengan utuh. “Kan prosesnya jadi tanda tanya. Tapi, proses pelelangan seperti apa, timnya seperti apa, kami kan nggak masuk di situ."

Ahok, Selasa lalu, menjalani pemeriksaan selama 12 jam di KPK. Di depan wartawan, dia menuding BPK tak transparan dalam melakukan audit.

"Saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran," ujar Ahok di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.

Dugaan korupsi ini mulai dilirik KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus mencuat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.

BPK DKI menganggap prosedur pembelian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Menurut mereka, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, dan menimbulkan kerugian keuangan daerah hingga Rp 191 miliar.

KPK sempat meminta BPK melakukan audit ulang. Ahok juga diperiksa oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015.

sumber : tempo.co

Penggunaan Perpres Sudah Benar Dalam Pembelian Lahan Sumber Waras

22:42 No comments: ahok , berita , nasional , sumber waras

Ahli hukum tata negara, Irmanputra Sidin, mengungkapkan langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" menggunakan peraturan presiden sebagai dasar pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras sudah tepat.

Perpres yang dipakai Ahok ialah Perpres Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Aturan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pendiri Sidin Constitution itu menuturkan, perpres tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang digunakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan audit.

Dalam Pasal 59 UU itu, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur oleh perpres.

"Pertanyaannya, apakah Ahok melanggar undang-undang? Enggak. Apakah Gubernur salah menerapkan perpres? Enggak, sudah benar," kata Irman saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Irman mengungkapkan, antara perpres dan undang-undang merupakan satu kesatuan sehingga tak bisa dipertentangkan mana yang lebih tinggi dan rendah. Menerapkan perpres, kata Irman, sama dengan menerapkan undang-undang.

"Bahwa kalau kemudian ada yang bilang isi perpres itu berbeda dengan undang-undang, maka yang salah bukan gubernurnya, yang salah perpresnya. Kalau dikatakan itu berbeda," ujarnya.

Ia melanjutkan, jika perpres itu salah dan diterapkan oleh Ahok, mantan Bupati Belitung Timur itu tak bisa serta-merta bertanggung jawab atas tindakannya. Menurut Irman, langkah yang perlu ditempuh ialah dengan mekanisme judicial review di Mahkamah Agung.

"Artinya, selama perpres ada, maka instrumen itu harus dipakai oleh BPK itu. Gak bisa BPK mengesampingkan (aturan). Itu otoritas Mahkamah Agung," katanya.

sumber : kompas.com

Lulung Akan Potong Kuping Jika Ahok

13:06 No comments: ahok , berita , lulung , nasional

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) akan memotong kupingnya sendiri kalau Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berani menggugat Badan Pemeriksa Keuangan ke pengadilan setelah menganggap hasil audit mereka tentang Rumah Sakit Sumber Waras ngaco.

Lantas, apa tanggapan Ahok? Ahok malah menantang balik Lulung.

"Makanya kalau soal Lulung gini saja kamu tanya dulu jelas sama dia iris (potong) kupingnya sampai dimana, sampai putus atau cuma luka dikit," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Ahok mengatakan selama ini banyak pejabat negara yang mengatakan hal-hal semacam itu, tetapi tidak direalisasikan. Dia menyontohkan Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman yang akan loncat dari puncak tugu Monas kalau sampai relawan Teman Ahok bisa kumpulkan sejuta fotokopi KTP warga Jakarta.

"Kayak gitu terlalu banyak yang bohong, mau loncat Monas pernah, tanya dulu sama dia (Lulung) kalau dia udah jawab itu baru saya cari pengacara, cari dokter untuk itu, saya lapor mah gampang cuma saya nggak mau kena tipu Lulung gitu, iya kan? Mau potong satu kuping atau dua kuping itu ya?" kata Ahok.

Lulung mengatakan itu usai menghadiri acara di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/4/2016).

"Kalau dia berani (gugat BPK ke pengadilan), bilang Ahok, gue potong kuping gue. Haji Lulung minta dipotong (kupingnya). Kalau dia berani nih ke pengadilan tuntut BPK, potong kuping gue," kata Lulung sambil menarik-narik telinganya.

Seperti diketahui pembelian tanah untuk RS Sumber Waras menjadi polemik berkepanjangan antara Ahok dan BPK Provinsi DKI Jakarta. Ahok menilai pembelian tersebut sudah benar, sementara BPKP menilai ada indikasi kerugian negara sebesar Rp191 miliar. Hal ini yang membuat Ahok meradang dan menyebut audit mereka ngaco.

sumber : suara.com

25 April 2016

Mungkin Amien Lupa Kata Ahok

Hanya Bercanda, Tak ada Hubungan sama Yusril

24 April 2016

Karung Pasir dan Ember Ditemukan Dalam Gorong Gorong

22 April 2016

DPR Rapat Bahas Reklamasi Yang Tak Dihadiri Ahok

21 April 2016

Bekas Dirut Bank DKI Tersangka

Bertepatan Dengan Hari Kartini Transjakarta Luncurkan Bus Khusus Wanita

Bertemu Dengan Aguan, Prasetio Bantah Bahas Reklamasi

20 April 2016

Ahok Merasa Dipersulit

PPSU Tetap Diperlukan ujar Djarot

19 April 2016

Ahok Penakut, Cuma Omong Doang

Mengejutkan Nasib Warga Yang Digusur Ahok Dari Pasar Ikan Ke Rusun

Imam Si Penantang Ahok Tak Dibela BPK

18 April 2016

Warga Pasar Ikan Jika Punya Sertifikat Akan Diganti Rugi Oleh Ahok

17 April 2016