DPR Bentuk Tim Pemecatan Fahri

DPR Bentuk Tim Pemecatan Fahri

14:07   No comments:   berita , DPR , fadli zon , fahri hamzah , nasional

Pimpinan DPR saat ini masih mengkaji surat pemecatan yang dikirim oleh PKS tentang terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Pimpinan DPR tengah membentuk tim untuk mengkaji tindakan apa yang akan diambil dari surat tersebut.

"Tentu kita putuskan berdasarkan ketentuan yang ada. Beberapa surat menyangkut PAW dan juga surat menyangkut pemberhentian, kita putuskan dibentuk tim kajian oleh biro hukum yang akan bekerja sekitar 3 minggu," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/4).

Menurut Politikus Gerindra ini, ada dua surat pemecatan dari PKS. Selain Fahri yaitu Anggota Komisi I DPR Gamari Sutrisno. Keduanya akan diperdalam tim kajian hukum tersebut.

"Mudah-mudahan di masa sidang akan datang kita akan dengarkan laporan dari biro tim kajian hukum terhadap persoalan-persoalan yang diajukan, persoalan PAW setidaknya ada 2, pemberhentian dan sebagainya," tuturnya.

"Nanti akan kita bawa di Rapim berikutnya, kita pasti akan sibuk reses yang akan ke Dapil masing-masing," imbuhnya.

Fadli menegaskan, tim kajian hukum tersebut, nantinya akan memaparkan hasil pendalaman permasalahan hukum dalam pemecatan. Selain itu, akan membuat rekomendasi berupa kesimpulan kepada Rapim DPR.

sumber : merdeka.com

Read More

Surat Pergantian Fahri Sudah diterima Pimpinan DPR

Surat Pergantian Fahri Sudah diterima Pimpinan DPR

06:07   No comments:   berita , DPR , fahri hamzah , nasional , PKS

Pergantian posisi Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR belum diproses karena kurang surat dari Fraksi PKS. Setelah surat itu diterima, pimpinan DPR pun siap membahas lagi.

"Ya dari fraksi sudah masuk, hari Senin kita akan rapim," kata Ketua DPR Ade Komarudin di Gedung DPR, Jumat (22/4/2016) malam.

Pria yang akrab disapa Akom ini belum bisa memastikan apa hasilnya. Semua tergantung rapat pada Senin (25/4) mendatang.

"Apa hasilnya nanti kita lihat," ucap politikus Golkar ini.

PKS sudah menunjuk Ledia Hanifa sebagai pengganti Fahri. Wakil Ketua Fraksi PKS Tifatul Sembiring mengatakan pihaknya memang sudah memperbaiki mekanisme pengiriman surat ke pimpinan DPR.

"Bukan belum diproses, tapi kemarin suratnya disatukan antara penggantian pimpinan dengan PAW jadi mestinya dipisah. Nah yang bisa dituntut oleh Fahri Hamzah dalam hal ini adalah terkait masalah PAW-nya dia. Masalah penggantian pimpinan menurut perundang-undangan itu adalah kewenangan partai. Jadi sudah dikirim saya cek 2 hari yang lalu sudah," kata Tifatul kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

sumber : detik.com

Read More

DPR Rapat Bahas Reklamasi Yang Tak Dihadiri Ahok

DPR Rapat Bahas Reklamasi Yang Tak Dihadiri Ahok

07:00   No comments:   ahok , berita , DPR , nasional

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak menghadiri undangan rapat di DPR RI pada Rabu (20/4/2016) kemarin. Rapat sendiri membahas proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya mengenai keberadaan pulau N yang merupakan pulau reklamasi garapan PT Pelindo II.

Menurut Ahok (sapaan Basuki), tak hadirnya ia dalam rapat disebabkan ia tak mengerti masalah teknis yang kemungkinan akan dibahas. Hal itulah yang membuatnya mendelegasikan undangannya ke Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa.

"Kan sudah ngirim deputi. Saya kira kalau mau ngomongin IMB (izin mendirikan bangunan) pulau N, tanyanya ke saya juga enggak begitu ngerti," kata Ahok di Balai Kota, Rabu petang.

Tak hadirnya Ahok sempat membuat sejumlah anggota DPR kesal. Anggota Komisi VII Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Joko Purwanto, menganggap Pemerintah Provinsi DKI tak menghargai undangan DPR.

Dia bahkan sempat mengusir Oswar dalam rapat tersebut.

"Masa DKI yang hadir cuma deputi, (perwakilan Pemprov) DKI sebaiknya keluar saja," katanya.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat, Mat Nasir, mengatakan jika Ahok berhalangan hadir, Pemprov DKI setidaknya mengirimkan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

"Ini Djarot ke mana? Ahok ke mana? Ini DPR RI yang undang mereka, bukan camat, bukan lurah," kata dia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR sekaligus pimpinan rapat, Gus Irawan Pasaribu, membandingkan sikap Ahok dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang hadir dalam rapat.

Menurut anggota Fraksi Gerindra ini, Siti selalu kooperatif dan selalu memenuhi undangan Komisi VII DPR.

"Kami apresiasi Ibu Menteri," kata Gus Irawan.

Dia pun akhirnya menyudahi interupsi yang dilakukan para anggota pada awal rapat dan mempersilakan Menteri Siti untuk memberikan penjelasan terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Sementara itu, Oswar tetap duduk di tempatnya mendengarkan penjelasan Menteri Siti. Dalam rapat ini, juga hadir Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

sumber : kompas.com

Read More

BPK Tak Secara Tegas Menyebut Ada Kerugian Negara di Sumber Waras ungkap Anggota Komis III DPR

BPK Tak Secara Tegas Menyebut Ada Kerugian Negara di Sumber Waras ungkap Anggota Komis III DPR

07:26   No comments:   berita , bpk , DPR , nasional

Sembilan anggota Komisi III rapat konsultasi dengan BPK terkait kasus RS Sumber Waras. Rupanya salah satu anggota Komisi III mengaku bahwa BPK tak secara tegas menyebut ada kerugian negara.

"BPK sendiri tidak mengatakan bahwa telah terjadi kerugian negara. Tetapi mungkin kalau dilakukan prosedur itu, jadi yang dipersoalkan adalah prosedur. Kalau prosedur berjalan ada potensi kerugian negara," kata anggota Komisi III dari F-NasDem Taufiqulhadi usai rapat di Gedung BPK, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2016).

Taufiq justru mempertanyakan dari mana kesimpulan adanya kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Menurut dia hasil audit investigasi BPK terkait hal itu masih mungkin diperdebatkan.

"Lantas kita pertanyakan kalau NJOP tak benar berapa yang benar? Mereka katakan Rp 20 juta terlalu mahal. Nah, ini kan masih debatable semuanya bahwa tidak benar telah terjadi kerugian negara," kata Taufiq.

Taufiq sendiri mengaku sebenarnya tak setuju bila Komisi III sampai mendatangi BPK untuk rapat konsultasi. Menurut dia kedatangan Komisi III ini bermuatan politis.

"Maka saya ingin atakan masyarakat jangan buru-buru berikan judgement, beri kesempatan kepada lembaga penegak hukum yang ada," ucap dia.

Sementara itu anggota Komisi III yang lain memandang tak ada yang salah dalam audit investigasi BPK. Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman juga menyebut BPK lembaga yang kredibel dalam melakukan audit.

sumber : detik.com

Read More